CELER.MY.ID – Pemprov Jabar publikasikan APBD di medsos agar masyarakat bisa cek langsung perkembangan pendapatan dan pengeluaran.
Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman menyatakan, kinerja keuangan Pemprov Jabar 2025 berjalan baik dengan sejumlah indikator dalam Peremendagri.
“Setidaknya ada enam indikator untuk membedah kinerja keuangan daerah,” kata Sekeretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman seperti dilansir Jabar Ekspres (Radar Cirebon Group), Minggu, 11, Januari 2026.
Ia menguraikan, indikator pertama adalah terkait kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Ini ada konsistensi antara APBD 2025 disusun selaras berdasarkan KUA-PPAS 2025 dan RKPD 2025,” jelasnya.
Baca juga: Tangani Sampah, Bentuk Satgas Kebersihan
Berikutnya adalah alokasi belanja daerah. Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran di atas standar minimal Pemerintah Pusat.
Seperti sektor pendidikan yang minimal 20 persen ataupun kesehatan minimal 10 persen, termasuk infrastruktur yang di atas minimal 25 persen.
Indikator berikutnya adalah soal transparansi. Menurut Herman, hal ini tentu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Pemprov rajin melakukan publikasi keuangan daerah, seperti dalam tempo tiap hari melalui media sosial. “Bisa disimak publik melalui kanal Youtube dan medsos Pemprov,” cetusnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Herman, berdasarkan akun medsos BPKAD Jabar, update Penerimaan Daerah pada Jumat (9/1) ada di angka Rp33,5 miliar.
Rinciannya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp18,4 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp13,5 miliar.
Kemudian Pajak Air Permukaan Rp361 juta, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp28,6 juta dan retribusi Rp1,1 miliar. Sedangkan realisasi untuk belanja pegawai Rp12,112 miliar.
Herman melanjutkan, indikator berikutnya adalah soal penyerapan anggaran. Pemprov konsisten menghadirkan penyerapan keuangan yang tinggi hingga akhir tahun.
Kemudian Pemprov mampu menghadirkan kemandirian fiskal, pihaknya mengklaim termasuk yang terbaik di Indonesia. “Total pendapatan daerah itu hampir Rp31 triliun, namun PAD bisa menyumbang lebih dari Rp19 triliun,” jelasnya.
Baca juga: Update Klasemen Liga Inggris: Man City Tempel Ketat Liverpool, Chelsea Merangkak Naik.
Indikator berikutnya adalah soal opini yang biasa diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Herman, APBD 2024 mendapatkan opini WTP dan itu sudah ke-14 kali. “Yang 2025 sedang berproses, kami ikhtiarkan untuk akuntabel juga,” pungkasnya.