CELER.MY.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai, pilkada langsung lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.
Salah satunya, yakni biaya politik dalam Pilkada langsung yang cukup tinggi. Dimana, akan mendorong kepala daerah terpilih meyalagunakan kekuasaan.
“Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan,” kata Yusril, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, pengawasan praktik politik uang dalam Pilkada langsung yang melibatkan puluhan ribu hingga jutaan pemilih dinilai jauh lebih sulit. Ketimbang mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya lebih sedikit.
Baca juga: Pemprov Jabar Publikasikan APBD di Medsos, Masyarakat Bisa Cek
“Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam Pilkada langsung,” ujarnya.
Yusril mengeklaim, pemilihan melalui DPRD memungkinkan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas. Alasanya, banyak pemilih berdasarkan populeritas dan berdasarkan uang.
“Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak,” ungkapnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan, fokus utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem Pilkada langsung.
Baca juga: Tangani Sampah, Bentuk Satgas Kebersihan
Baik pembiayaan politik, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.
Dalam hal ini Ia mangakui adanya aspirasi dari partai politik yang menghendaki perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD.
Namun demikian, suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama untuk menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah.
Ia menambahkan, apapun sistem yang diputuskan Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Pilkada, wajib dihormati oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan demokratis.
“Demokrasi menuntut keterbukaan untuk mendengar aspirasi rakyat, sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem manapun yang dipilih akan dijalankan secara adil, jujur, dan beradab,” tutupnya.